Kamis (30/7/2026) – Dalam rangka meningkatkan tata kelola pelayanan kesehatan yang berkelanjutan melalui pembinaan serta pemetaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan di puskesmas dan puskesmas pembantu (pustu), Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Jembrana menyelenggarakan kegiatan pembinaan yang menghadirkan Penyuluh Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DLHPKP) Kabupaten Jembrana sebagai narasumber.
Pada kesempatan tersebut, narasumber menyampaikan materi mengenai pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3), serta limbah cair di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). Materi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan fasilitas pelayanan kesehatan terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan hidup.
Dalam pemaparannya, dijelaskan bahwa pengelolaan sampah meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Selain itu, narasumber juga menjelaskan tata cara pengelolaan Limbah B3, mulai dari pengemasan hingga penyimpanan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Materi mengenai pengelolaan limbah cair turut disampaikan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2025 tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah untuk Air Limbah Domestik.
Kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Rapat Nirwana Garden ini diikuti oleh seluruh puskesmas se-Kabupaten Jembrana. Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan, khususnya pada sesi pengelolaan sampah yang saat ini menjadi salah satu isu prioritas dalam pengelolaan lingkungan di fasilitas pelayanan kesehatan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kapasitas sumber daya manusia di fasilitas pelayanan kesehatan semakin meningkat sehingga pengelolaan sampah, Limbah B3, dan limbah cair dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan yang berwawasan lingkungan.
